Jakarta – Pemerintah diharapkan segera menyelesaikan Rencana Pencegahan dan Pengendalian Kanker Nasional untuk meminimalisir tantangan yang dihadapi pasien kanker. Meningkatnya kasus kanker payudara saat ini belum sejalan dengan kemampuan pelayanan kesehatan yang ada untuk pengobatan dan pencegahan. “Kerja sama dari semua pihak, termasuk negara dan masyarakat, diperlukan untuk menghadirkan layanan kesehatan yang lebih baik,” ungkap Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam pernyataannya, Senin (25/11/2024). Lestari menyampaikan hal ini dalam Diskusi Kelompok Terfokus bertema Realisasi Rencana Kanker Nasional untuk Menurunkan Angka Kematian Kanker Payudara, yang berlangsung di Ruang Delegasi, Nusantara IV, Gedung DPR RI/DPD RI/MPR RI, Jakarta.
Sulitnya akses ke layanan kesehatan bagi pasien kanker payudara, jelas Lestari, memerlukan dukungan aktif dari negara dan masyarakat. Meskipun masyarakat mulai peduli dengan melakukan deteksi dini melalui SADARI, langkah lanjutan dari deteksi tersebut masih menghadapi hambatan. Lestari meminta pegiat komunitas pasien kanker dan para ahli untuk menyampaikan kesulitan yang dihadapi kepada anggota Komisi IX DPR RI di Senayan, agar Rencana Pencegahan dan Pengendalian Kanker Nasional segera mendapat dukungan dari para legislator.
Lestari juga mendorong peningkatan tata kelola dalam proses pengobatan kanker agar lebih mempermudah pasien. Koordinator Pelayanan Kanker Terpadu RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo, Soehartati Argadikoesoemo, mengungkapkan bahwa mayoritas pasien kanker berusia di atas 50 tahun, dengan sepertiga di antaranya adalah penderita kanker payudara. Menurut Soehartati, penyakit tidak menular seperti kanker memerlukan pendekatan holistik untuk memahami penyebabnya secara pasti. Kebijakan yang tepat diharapkan dapat menekan jumlah kasus kanker di Indonesia. “Keterlibatan semua pihak penting dalam merumuskan kebijakan yang tepat. Kolaborasi sangat diperlukan,” tegas Soehartati.
Ketua Ikatan Ekonom Kesehatan Indonesia, Hasbullah Thabrany, berpendapat beban yang dihadapi pasien kanker cukup berat, mulai dari deteksi penyebab hingga biaya pengobatan yang tinggi. Pengalokasian dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk pengobatan kanker dinilai kurang memadai, sehingga kendala dalam proses pengobatan pasien belum teratasi sepenuhnya. Defisit anggaran di JKN, jelasnya, disebabkan oleh dana masuk yang lebih kecil dibandingkan biaya pengobatan anggotanya. Dengan tekad politik kuat, pemerintah bisa menggerakkan dana ke JKN untuk mengatasi defisit ini, sehingga JKN dapat memberikan manfaat optimal untuk masyarakat,” katanya.
Ketua Bidang Pelayanan Sosial YKI, Siti Annisa Nuhonni, menambahkan bahwa selain perawatan kuratif, pentingnya perawatan paliatif juga harus diperhatikan dalam proses pengobatan kanker. Perawatan paliatif bertujuan meningkatkan kualitas hidup pasien dan keluarga yang menghadapi penyakit seperti kanker payudara. Siti menuturkan bahwa pasien sering mengalami kebingungan dalam pengambilan keputusan selama pengobatan dan sering menghadapi tantangan psikis serta spiritual. Oleh karena itu, perawatan paliatif sebagai bentuk dukungan terhadap keluarga harus menjadi bagian integral pelayanan kesehatan.
Dewan Penasehat Lovepink Indonesia, Samantha Barbara, menekankan pentingnya pemanfaatan media untuk merubah perilaku masyarakat dalam era digital ini. Dengan menyampaikan informasi kesehatan yang akurat melalui berbagai platform media sosial, upaya sosialisasi kesehatan dapat ditingkatkan. Samantha yakin bahwa dengan kreativitas dalam menyampaikan informasi, pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pola hidup sehat dapat terus dikembangkan.