Jakarta – Setelah dilantik sebagai Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah di Kabinet Merah Putih, Abdul Mu’ti berencana meninjau kembali kebijakan zonasi, kurikulum Merdeka Belajar, dan ujian nasional. Apakah ujian nasional akan kembali diadakan? Abdul Mu’ti menekankan bahwa setiap kebijakan memiliki sisi positif dan negatif, sehingga evaluasi ulang bertujuan untuk mencapai kesimpulan terbaik.
“Kita akan melihat semua aspek secara menyeluruh, tidak tergesa-gesa. Saya berencana untuk meminta masukan dari berbagai pihak, termasuk dari pemerintahan daerah, masyarakat yang menjalankan pendidikan, dan media. Teman-teman masyarakat dipersilakan untuk menyampaikan pendapatnya,” jelas Abdul Mu’ti kepada wartawan di Kantor Kemendikbudristek, Jakarta, Senin (21/10/2024).
Sebagai Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Mu’ti mengungkapkan ambisinya untuk menjadi menteri yang terbuka terhadap masukan. “Saya selama ini banyak berbicara, sekarang saatnya lebih banyak mendengar,” ujarnya.
Mengenai kurikulum Merdeka, ia menilai perlunya evaluasi karena kurikulum ini masih baru. Belum seluruh institusi pendidikan siap melaksanakannya. “Kita harus bersikap hati-hati dalam mengambil kebijakan, terutama mengingat berbagai polemik yang ada di masyarakat,” tambahnya.
Mengenai ujian nasional, evaluasi ulang diperlukan mengingat perdebatan yang ada, sehingga akan melibatkan pandangan para ahli dan masyarakat. “Kita akan meninjau kembali semua kebijakan dengan teliti. Kebijakan ini harus sejalan dengan aspirasi masyarakat dan juga mendukung program Presiden Prabowo dan Wakil Presiden,” tutup Mu’ti.