Jakarta – Natalius Pigai, Menteri HAM, mengungkapkan keinginannya agar anggaran kementerian mencapai Rp 20 triliun. Ada alasan kuat dari Pigai untuk kebutuhan anggaran besar ini. Sebagai orang yang berpengalaman dalam bidang HAM, Pigai menyatakan bahwa dirinya tidak memerlukan persiapan khusus menjelang sidang kabinet paripurna pertama bersama Presiden Prabowo Subianto.
“Sebagai orang yang telah lama berkecimpung di HAM, tidak ada yang baru bagi saya. Semua sudah saya pahami secara menyeluruh. Dalam konteks klaster HAM, saya benar-benar paham,” ujar Natalius kepada wartawan, Selasa (22/10/2024).
Pigai menyadari bahwa Kementerian HAM adalah institusi baru dan telah melakukan pertemuan dengan jajaran kementerian setelah dilantik. Ia telah mempersiapkan segala sesuatu dengan matang termasuk melanjutkan rapat-rapat yang diperlukan.
Ia telah meninjau program-program yang sebelumnya ada di bawah Direktorat Jenderal HAM Kementerian Hukum dan HAM, dan memiliki rancangan program untuk setahun ke depan. Natalius ingin memperkuat instrumen hukum internasional dan nasional yang dibutuhkan.
Selain itu, Pigai bertekad memperkuat perlindungan HAM untuk memastikan kebutuhan dasar warga negara seperti sandang, pangan, dan papan terpenuhi. Saat ini, anggaran yang ada Rp 64 miliar dipandang kurang sesuai dengan misi besar Kementerian HAM yang bertujuan membangun hak asasi manusia sesuai dengan amanat konstitusi.
Pigai juga memiliki visi pendirian Universitas Hak Asasi Manusia (Unham) yang diharapkan dapat berkontribusi signifikan pada pengembangan HAM di Indonesia. Unham akan dilengkapi berbagai jurusan seperti ekonomi, sosial, dan budaya, serta berfungsi sebagai pusat laboratorium dan studi HAM.
Tidak hanya itu, Kementerian HAM berkomitmen untuk terlibat dalam mengeksekusi berbagai program pemerintah, seperti program makan bergizi gratis dan pembangunan 3 juta rumah untuk rakyat. Pigai menekankan pentingnya keberadaan nilai-nilai HAM dalam program pemerintah untuk memastikan hak-hak rakyat terpenuhi.
“Kita berperan dalam audit hak asasi manusia di berbagai tingkatan, mulai dari kabupaten/kota hingga pusat, memastikan semua program berdasarkan nilai-nilai HAM,” tandas Natalius.
Pigai ingin memastikan bahwa seluruh program pemerintah yang terkait dapat berjalan sesuai rencana dengan dukungan penuh dari perspektif hak asasi manusia.