Jakarta – Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Teguh Setyabudi, membuka kemungkinan program makan bergizi gratis diintegrasikan ke dalam APBD DKI Jakarta 2025. Namun, anggota DPRD DKI Jakarta dari F-DPIP, Dwi Rio Sambodo, mempertanyakan gagasan tersebut. “Pada prinsipnya, Pemprov DKI Jakarta harus teliti dan kritis dalam melaksanakan program makan bergizi gratis di sekolah-sekolah, sesuai dengan program pemerintah nasional saat ini,” ungkap Rio kepada wartawan pada Selasa (22/10/2024).
Rio mengkritik perencanaan program makan siang gratis tersebut, mempertanyakan apakah dana senilai Rp 71 triliun dari Pemerintah Pusat sudah cukup untuk mendukung program ini. Ia juga menyoroti bahwa Pemerintah Pusat tampaknya belum melakukan analisis mendalam jika mengharapkan pembiayaan turut ditanggung pemerintah daerah.
Rio mengingatkan bahwa memasukkan program makan bergizi gratis dalam APBD DKI 2025 dapat mempengaruhi alokasi anggaran lainnya. Menurutnya, program ini tidak disebutkan dalam dokumen perencanaan seperti RPJPD maupun RKPD, apalagi dengan biaya mencapai Rp 5 triliun, yang bisa mempengaruhi keseluruhan matriks APBD.
Rio menghimbau agar Pemprov DKI mengkaji dampak risiko apabila program ini masuk ke APBD dan menekankan pentingnya skala prioritas. “Pemprov harus menghitung risiko yang mungkin timbul dan memastikan prioritas program sesuai dengan yang sudah disepakati dalam RPJMD dan KUA-PPAS 2025,” tegasnya. Dia juga menekankan pentingnya mencegah potensi penyimpangan dan korupsi dalam pelaksanaan program ini.
Sebelumnya, Teguh menyatakan masih dalam tahap pembahasan mengenai anggaran makan bergizi gratis untuk anak sekolah dalam APBD 2025. Pihaknya berharap pembahasan RAPBD dapat diselesaikan sebelum 30 November dan bekerja sama dengan DPRD untuk menyelesaikannya dengan baik. Selain itu, Teguh menyampaikan bahwa diskusi tingkat kementerian mengenai anggaran makan bergizi gratis di berbagai daerah masih berlangsung, sambil tetap mendukung program Presiden Prabowo.