Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus mengupayakan peningkatan pengelolaan tanah yang lebih efisien. Langkah ini untuk mendukung program pemerintah, termasuk swasembada pangan. Menteri Nusron Wahid menyampaikan hal ini dalam Nation Building Conference ‘Beyond Tomorrow-Shaping Indonesia’s Future 5.0’ di Balai Sarbini, Jakarta, Sabtu (09/11/2024).
“Bapak Presiden (Prabowo Subianto) memiliki visi Asta Cita Kabinet Merah Putih, dengan fokus pada swasembada pangan dan energi. Pertanyaannya, mungkinkah swasembada pangan tanpa keberadaan lahan sawah? Itulah sebabnya, pengelolaan tanah yang baik menjadi sangat penting,” ujar Nusron dalam keterangan tertulis, Minggu (10/11/2024).
Nusron menjelaskan, pengelolaan pertanahan dan tata ruang sangat krusial bagi keberhasilan program pemerintah. “Presiden bercita-cita tidak lagi mengandalkan energi fosil, melainkan bahan bakar nabati yang terbarukan seperti kelapa sawit dan jagung, yang tentunya memerlukan lahan. Oleh karena itu, tata ruang menjadi faktor penting,” tutur Nusron.
Merespon tantangan ini, Kementerian ATR/BPN juga menggalakkan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Hingga akhir 2024, kementerian berhasil mendaftarkan 119 juta bidang tanah. “Saya berterima kasih kepada Presiden ke-7, Bapak Jokowi, atas dukungannya terhadap program PTSL sejak 2017,” ungkap Nusron.
Menyinggung tata ruang, Nusron membahas Kebijakan Satu Rencana Tata Ruang. Kebijakan ini mencakup ruang udara, darat, laut, dan bawah tanah demi kepentingan ekonomi dan masyarakat. “Ruang udara belum diatur dan dapat dimanfaatkan untuk transportasi dan telekomunikasi. Perlunya Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) agar tidak disalahgunakan menjadi properti,” jelasnya.
Nusron juga berharap kemakmuran dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. “Rakyat harus memiliki akses seluas-luasnya atas tanah dan air Indonesia, agar tidak menjadi asing di negeri sendiri,” pungkasnya.