Jakarta – Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, angkat bicara mengenai dugaan pemerasan terhadap warga negara Malaysia saat menghadiri Djakarta Warehouse Project (DWP) di JIExpo, Kemayoran. Habiburokhman menekankan pentingnya pemberian sanksi kepada pihak yang terbukti melakukan pemerasan.
“Kami berharap Divpropam Mabes Polri dapat menindaklanjuti kasus dugaan pemerasan WN Malaysia di acara DWP secara adil. Jika terbukti ada tindakan pemerasan, maka pelaku harus mendapatkan sanksi yang sesuai,” ujar Habiburokhman pada Sabtu (21/12/2024).
Namun, Habiburokhman mengingatkan agar sanksi yang diberikan harus seimbang dengan kesalahan yang dilakukan. Ia menekankan pentingnya agar hukuman diberikan berdasarkan tingkat kesalahannya.
“Sanksi haruslah proporsional, siapa yang bersalah harus dikenakan sanksi. Berat atau ringannya sanksi harus sesuai dengan tingkat kesalahan yang terjadi,” tegasnya.
Selain itu, Habiburokhman mengingatkan bahwa sanksi yang tidak tepat dapat menurunkan semangat anggota Polri yang berupaya memberantas narkoba di garis depan. Ia menegaskan pentingnya menjaga event seperti DWP agar tidak menjadi ajang penyalahgunaan narkoba.
Sebelumnya, dilaporkan bahwa WN Malaysia mengaku mengalami pemerasan saat menghadiri DWP. Kini, sebanyak 18 personel polisi telah diamankan terkait kasus ini. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, menyampaikan dalam pernyataannya bahwa ke-18 personel tersebut, terdiri dari anggota Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, dan Polsek Metro Kemayoran, akan menjalani pemeriksaan lebih lanjut.