Jakarta – Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, sedang memikirkan berbagai opsi untuk memperbaiki sistem pilkada di Indonesia yang dinilai memerlukan biaya tinggi. Partai Golkar mencari sistem pilkada yang terbaik bagi semua pihak, termasuk kemungkinan untuk tidak mengharuskan pemilihan secara langsung. Hal ini diungkapkan Bahlil saat acara ‘Refleksi Akhir Tahun Partai Golkar’ di Slipi, Jakarta Barat, Selasa (31/12/2024). Bahlil menjelaskan bahwa pemilihan presiden sudah diatur oleh undang-undang.
“Saya ingin menyampaikan bahwa demokrasi bukanlah tujuan akhir dalam membangun negara kita. Demokrasi adalah instrumen untuk mencapai tujuan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, ke depan, Partai Golkar akan mengkaji sistem demokrasi, baik untuk pileg maupun pilkada,” tambah Bahlil dalam pidatonya di DPP Partai Golkar.
Bahlil menegaskan bahwa partainya mencari formulasi terbaik untuk pilkada. Dia menyinggung kemungkinan memilih pemimpin tanpa pemilihan langsung, asalkan tetap menghormati hak-hak demokrasi rakyat. “Kita akan melihat kemungkinan pelibatan rakyat dalam proses pilkada tanpa harus melalui pemilihan langsung. Mungkin, jika dimungkinkan melalui DPRD, namun dengan formulasi yang tepat,” jelasnya.
Menurut Bahlil, pembahasan ini harus dilakukan dengan partai lain. Ia menekankan pentingnya menghargai pandangan terkait demokrasi di Indonesia. “Golkar menghargai berbagai pemikiran dari berbagai pihak. Kami akan mengundang narasumber untuk membicarakan hal ini,” katanya.
Bahlil menambahkan bahwa perbedaan tidak boleh menjadi hambatan dalam mencapai tujuan. Malah, perbedaan dapat memperkuat proses penentuan kebijakan. Golkar menghargai perbedaan politik dari partai lain dan menganggapnya sebagai aset bangsa yang harus dipelihara. “Perbedaan merupakan pedoman konstruktif yang positif, bukan untuk saling menggiring atau membangun persepsi negatif,” tutupnya.