Jakarta – Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), tidak pernah memberikan arahan terkait isu masa jabatan tiga periode. Bahlil menyatakan bahwa gagasan penundaan pemilihan presiden (Pilpres) 2024 sebenarnya berawal dari dirinya.
Bahlil menanggapi pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang mengangkat isu tiga periode setelah menjadi tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurut Bahlil, Jokowi sama sekali tidak pernah melontarkan wacana tersebut.
“Saya ingin menegaskan, sebelum saya menjadi Ketua Umum Golkar, ide untuk menunda Pilpres adalah usulan dari Menteri Investasi, yaitu saya sendiri,” ujar Bahlil dalam konferensi pers ‘Refleksi Akhir Tahun Partai Golkar’ di Jakarta Barat.
Bahlil mengungkapkan bahwa opini tersebut tidak pernah berasal dari Presiden Jokowi. Ia menyatakan bahwa pandangan Hasto mengenai isu 3 periode terkesan mengada-ada.
“Saya sudah berkali-kali mengatakan, ide (penundaan Pilpres) ini memang tidak pernah diperintahkan oleh Presiden Jokowi kepada siapa pun,” tambah Bahlil.
Bahlil juga menjelaskan bahwa saat itu ia merespon survei dari Indikator Politik Indonesia. Ia mendapat berbagai saran terkait wacana penundaan pemilihan presiden dari sejumlah kalangan.
“Dalam survei tersebut disebutkan jika COVID-19 belum berakhir, ekonomi kita bisa semakin tertekan. Beberapa kelompok pengusaha dan investor menemui saya dan mempertimbangkan opsi penundaan Pilpres jika secara aturan memungkinkan,” ujar Bahlil, yang saat itu menjabat sebagai Menteri ESDM RI.
Dia menegaskan tak ada pembicaraan mengenai tiga periode. “Saya mengatakan isu ini sebagai Menteri Investasi era Jokowi yang mengusulkan penundaan Pilpres. Isu ini murni dari saya, tidak ada kaitannya dengan persetujuan tiga periode,” tutupnya.
Presiden Jokowi sendiri juga mengklarifikasi bahwa tidak ada keinginan untuk memperpanjang masa jabatan selama tiga periode. “Saya tidak pernah meminta perpanjangan atau masa jabatan tiga periode kepada siapa pun,” kata Jokowi.
“Bisa ditanyakan langsung ke Ibu Megawati atau Mbak Puan, atau ke partai-partai lain,” tambahnya.