Isi Konten:
Jakarta – Kementerian Sosial (Kemensos) bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) telah membentuk tim khusus untuk melindungi perempuan dan anak. Kerjasama ini dirancang untuk merumuskan program dan kebijakan yang akan dituangkan dalam Nota Kesepahaman (MoU). “Kami telah membentuk sebuah tim selama hampir satu bulan dan akan mengabadikannya dalam MoU,” ujar Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, dalam pernyataan tertulisnya pada Senin (13/1/2025). Pernyataan tersebut disampaikan setelah rapat bersama Menteri PPPA di kantor Kemensos, Jakarta, pada Senin (13/1/2024).
Gus Ipul, panggilan akrab Menteri Sosial, menambahkan bahwa tim tersebut bertugas merancang mekanisme kerjasama yang efektif antara Kemensos dan Kementerian PPPA, yang nantinya menjadi panduan di lapangan. “Kita berfokus pada dua hal: pencegahan dan bagaimana kekerasan dapat dicegah, terutama dari lingkungan keluarga,” jelasnya.
Selanjutnya, jika Kemensos mengelola Program Keluarga Harapan (PKH), maka Kementerian PPPA menginginkan agar PKH juga menekankan pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Termasuk sosialisasi tentang kekerasan seksual dalam bentuk edukasi bagi orang tua dan anak.
Gus Ipul menambahkan bahwa mereka akan merancang program untuk merespons kasus-kasus yang ada. Hingga saat ini, sudah ada respons dari dua kementerian, tetapi belum terintegrasi sebagai kerjasama. “Sehingga, jika ada kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, tugas masing-masing pihak jelas. Kita perkuat kerjasama yang telah berjalan,” ujar Gus Ipul.
Presiden Prabowo berharap agar setiap kementerian berkolaborasi dan mengintegrasikan program-program mereka. Dengan demikian, kementerian dapat lebih efektif dalam melayani masyarakat. “Pagi ini kami berdiskusi mengenai pemberdayaan perempuan dan anak, terutama yang berkaitan langsung dengan tugas Kemensos,” jelasnya.
Gus Ipul juga menyoroti beberapa kasus yang membutuhkan respons cepat dan solusi menyeluruh. Dia berharap perempuan dan anak dapat memperoleh perlindungan yang komprehensif. “Ke depan, kami ingin respons cepat terhadap kasus-kasus ini menjadi bagian integral dari kerja Kemensos dan Kementerian PPPA,” tambahnya.
Menteri PPPA, Arifah Fauzi, menjelaskan bahwa pertemuannya dengan Kemensos bertujuan untuk membangun sinergi antar kementerian. Banyak program Kemensos yang berkaitan dengan Kementerian PPPA. “Kami akan bekerja sama di lapangan, terfokus pada perlindungan perempuan dan anak,” katanya.
Arifah menambahkan bahwa kerjasama juga terbuka untuk kementerian lainnya. “Dengan begitu, jika ada masalah di lapangan, masing-masing kementerian dapat berbagi peran agar solusi bisa dicapai lebih cepat,” jelasnya.
Kementerian PPPA memiliki beberapa program prioritas, salah satunya adalah Ruang Bersama Indonesia yang berfokus pada penguatan desa. “Ruang Bersama Indonesia lebih kepada fungsi dan manfaatnya,” tuturnya.
Selain itu, ada program pengembangan fungsi Call Center Sapa 129 dan satu data perempuan serta anak berbasis desa. “Kami berharap kolaborasi ini dapat memperkuat sinergi untuk mengatasi kemiskinan di Indonesia,” tutup Arifah.