Jakarta – Panitia Kerja (Panja) Haji DPR berkomitmen untuk mengawasi dengan ketat pelaksanaan ibadah haji tahun 2025. Panja memastikan para jemaah menerima semua hak tanpa adanya skema tambahan di luar keputusan yang telah ditetapkan. “Setelah disepakati biaya haji, kami akan mengawal mekanisme penyelenggaraannya dengan ketat. Semua yang disetujui dalam panja antara Komisi VIII dengan pemerintah akan kami pantau pelaksanaannya di lapangan,” ungkap Ketua Komisi VIII DPR, Marwan Dasopang, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (7/1/2025).
Marwan menegaskan, hak-hak jemaah, mulai dari kuota keberangkatan, sistem informasi dan komputerisasi terpadu, hingga daftar tunggu keberangkatan, akan dijaga dengan saksama. “Tidak boleh ada skema lain yang menyimpang dari apa yang telah direncanakan,” tambah Marwan.
Marwan juga menyoroti pentingnya mengawasi akomodasi dan makanan selama pelaksanaan haji. “Kami akan memastikan bahwa tempat tinggal di Saudi, termasuk jumlah orang per kamar, sesuai dengan kesepakatan. Demikian pula, kami akan terus memantau kualitas dan kesesuaian makanan. Tentu saja, ini bukan tugas mudah mengingat jumlah jemaah kita yang mencapai ratusan ribu di berbagai lokasi akomodasi,” ujarnya.
Lebih lanjut, Marwan memuji keputusan Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, yang memimpin penyelenggaraan haji tahun ini. Menurut Marwan, kehadiran Dasco menjadi kekuatan tambahan untuk memastikan kelancaran haji 2025. “Kami sangat berkomitmen pada tugas ini. Kami dengan senang hati melihat bahwa penyelenggaraan haji tahun ini akan dipimpin oleh pimpinan DPR, Prof. Dr. Sufmi Dasco Ahmad yang akan terjun langsung mengawalnya. Ini merupakan dukungan yang luar biasa untuk kami,” tutupnya dengan ucapan terima kasih kepada Pak Dasco yang bersedia menjadi ketua pengawas haji tahun ini.